Jakarta, jakartawaspada.com - Penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP), yang direncanakan berlangsung pada 13-15 Desember 2024 di JIExpo Kemayoran, kembali menuai gelombang penolakan. Organisasi Angkatan Muda Muslimin Indonesia Raya (AMMIRA) secara tegas menyatakan sikap menentang acara tersebut. Korwil AMMIRA DKI yang biasa disapa Upay menilai Pemprov DKI Jakarta hari ini bersikap oportunis dengan memberikan izin penyelenggaraan acara sebesar DWP. Konser ini memang memberikan dampak ekonomi, terutama dalam bentuk pajak hiburan dan pemasukan dari sektor pariwisata. Namun, kebijakan ini dianggap hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan moral jangka panjang terhadap masyarakat Jakarta.
Keputusan Pemprov DKI untuk mendukung acara seperti DWP mencerminkan sikap yang kurang sensitif terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan Jakarta menjadi kota yang mempromosikan kegiatan positif dan bermakna bagi warganya. Kebijakan semacam ini memperlihatkan ketimpangan antara prioritas ekonomi dan tanggung jawab sosial pemerintah daerah. Oleh dasar itu AMIIRA menghimbau kepada PJ Gubernur DKI yang sekarang Bpk.Teguh Setiabudi agar meninjau ulang kebijakan yang telah dikeluarkan oleh PJ Gubernur Sebelumnyanya.
Selain itu, Upay selaku Korwil AMIIRA DKI juga mendesak Kapolda Metro Jaya Bpk.Irjen Karyoto untuk segera mencabut izin keramaian yang telah dikeluarkan, langkah ini dinilai penting untuk mencegah potensi pelanggaran hukum, seperti penyalahgunaan narkoba, serta meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat. Selain itu, pencabutan izin juga menjadi bukti nyata bahwa pihak kepolisian berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan hanya mengakomodasi kepentingan segelintir pihak yang mencari keuntungan.
Upay juga menyampaikan alasan Penolakan penyelenggaraan konser DWP di JIExpo Kemayoran bukanlah sikap yang berlebihan, melainkan bentuk keprihatinan terhadap masa depan moral generasi muda dan kondisi sosial masyarakat Jakarta. Pemprov DKI Jakarta harus melakukan introspeksi atas kebijakan yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi sesaat daripada kesejahteraan masyarakat.
Atas dasar itulah AMMIRA (Angkatan Muda Muslimin Indonesia Raya) menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersuara menolak adanya konser DWP yang dapat merusak tatanan moral dan sosial bangsa.