.jpeg)
Dipimpin langsung oleh Ahid Syaroni dari ATS & Partners Law Firm, tim ini mendatangi kantor DPP PPP dengan maksud bersilaturahmi sekaligus meminta penjelasan resmi mengenai regulasi pencalonan. Namun, alih-alih mendapatkan kejelasan, mereka justru pulang dengan tangan hampa.
“Kami datang dengan itikad baik, untuk memastikan pencalonan Pak Husnan berjalan sesuai AD/ART. Tapi sayangnya, tidak ada jawaban, tidak ada transparansi. Ini jelas sangat disayangkan,” tegas Ahid dalam konferensi pers usai pertemuan, Jumat (19/9).
Menurut Ahid, sikap DPP PPP yang tidak membuka informasi justru menimbulkan tanda tanya besar. Padahal, Muktamar adalah momentum penting untuk menentukan arah partai. Husnan Bey Fananie sendiri disebut sebagai figur yang diyakini mampu mengembalikan marwah PPP sebagai partai Islam yang bermartabat.
“Ketertutupan ini memberi kesan seolah ada hal yang ingin disembunyikan. Jangan sampai Muktamar yang seharusnya menjadi ajang demokratis justru ternodai oleh praktik transaksional dan kecurangan,” imbuhnya.
Tim hukum menegaskan, langkah mereka bukan sekadar formalitas, melainkan pengawalan serius agar PPP tidak kembali terjerembab dalam politik uang. Mereka mendesak agar seluruh proses berjalan terbuka, akuntabel, dan sesuai konstitusi partai.
Ahid bahkan menegaskan, pihaknya siap menempuh langkah hukum lebih lanjut jika aspirasi mereka terus diabaikan. “Kami akan ambil langkah-langkah hukum yang tegas demi memastikan Muktamar berjalan jujur, adil, dan demokratis,” tutupnya.
Dengan sikap keras ini, tekanan terhadap DPP PPP kian menguat. Publik kini menanti, apakah partai berlambang Ka’bah itu berani menjawab tantangan transparansi atau justru terjebak dalam bayang-bayang politik transaksional yang selama ini menjadi sorotan. (Adang)
